Media Network | Jumat, 5 Juni 2026 - 03:03 WIB
MITRA MEDIA : Pemdes Cihaurkuning Salurkan Bantuan Pangan Kepada 1.121 Warga
Pemdes Cihaurkuning Salurkan Bantuan Pangan Kepada 1.121 Warga
Diterbitkan oleh: Abah Rohman | Tanggal: 05 Juni 2026
Garut, 5 Juni 2026 – Pemerintah Desa Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, melaksanakan pendistribusian bantuan pangan kepada masyarakat penerima… Artikel berita ini pertama kali dipublikasikan di sumber resmi Warta Bela Negara – WBN dengan judul Pemdes Cihaurkuning Salurkan Bantuan Pangan Kepada 1.121 Warga. Silakan kunjungi tautan asli untuk membaca artikel selengkapnya.
| PERINGATAN HUKUM: Konten ini dapat disebarluaskan secara exclusif melalui jaringan Kerja Sama Mitra Network / Sindikasi Resmi WARTA BELA NEGARA – WBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Hak Cipta, pihak luar di luar jaringan kemitraan resmi DILARANG KERAS menyalin, mempublikasikan ulang, memodifikasi, atau menyebarluaskan artikel ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari pihak redaksi. |
Baca selengkapnya di: https://wartabelanegara.com/pemdes-cihaurkuning-salurkan-bantuan-pangan-kepada-1-121-warga/
Artikel Pertama kali di : Warta Bela Negara – WBN oleh : Abah Rohman
Media Network | Jumat, 5 Juni 2026 - 02:24 WIB
MITRA MEDIA : Bupati Garut Abdusy Syakur Amin Antar Garut Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik Tingkat Nasional
Diterbitkan oleh: Taufik Hidayat | Tanggal: 05 Juni 2026
GARUT.(05-juni-2025),Kepemimpinan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, kembali membuahkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Garut sukses meraih Penghargaan… Artikel berita ini pertama kali dipublikasikan di sumber resmi Warta Bela Negara – WBN dengan judul Bupati Garut Abdusy Syakur Amin Antar Garut Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik Tingkat Nasional. Silakan kunjungi tautan asli untuk membaca artikel selengkapnya.
| PERINGATAN HUKUM: Konten ini dapat disebarluaskan secara exclusif melalui jaringan Kerja Sama Mitra Network / Sindikasi Resmi WARTA BELA NEGARA – WBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Hak Cipta, pihak luar di luar jaringan kemitraan resmi DILARANG KERAS menyalin, mempublikasikan ulang, memodifikasi, atau menyebarluaskan artikel ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari pihak redaksi. |
Baca selengkapnya di: https://wartabelanegara.com/bupati-garut-abdusy-syakur-amin-antar-garut-raih-penghargaan-pengendalian-inflasi-terbaik-tingkat-nasional/
Artikel Pertama kali di : Warta Bela Negara – WBN oleh : Taufik Hidayat
Media Network | Jumat, 5 Juni 2026 - 01:22 WIB
MITRA MEDIA : Pemdes Mandalasari Salurkan BLT DD Yang Sempat Tertunda
Pemdes Mandalasari Salurkan BLT DD Yang Sempat Tertunda
Diterbitkan oleh: Abah Rohman | Tanggal: 05 Juni 2026
Tasikmalaya, 5 Juni 2026 Sempat menjadi perbincangan dan pertanyaan dimasyarakat terkait belum disalurkanya BLT Dana Desa oleh Pemdes Mandalasari… Artikel berita ini pertama kali dipublikasikan di sumber resmi Warta Bela Negara – WBN dengan judul Pemdes Mandalasari Salurkan BLT DD Yang Sempat Tertunda. Silakan kunjungi tautan asli untuk membaca artikel selengkapnya.
| PERINGATAN HUKUM: Konten ini dapat disebarluaskan secara exclusif melalui jaringan Kerja Sama Mitra Network / Sindikasi Resmi WARTA BELA NEGARA – WBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Hak Cipta, pihak luar di luar jaringan kemitraan resmi DILARANG KERAS menyalin, mempublikasikan ulang, memodifikasi, atau menyebarluaskan artikel ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari pihak redaksi. |
Baca selengkapnya di: https://wartabelanegara.com/pemdes-mandalasari-salurkan-blt-dd-yang-sempat-tertunda/
Artikel Pertama kali di : Warta Bela Negara – WBN oleh : Abah Rohman
Media Network | Kamis, 4 Juni 2026 - 12:44 WIB
MITRA MEDIA : Korupsi Imigrasi Guncang Imipas, 8 Pejabat Jadi Tersangka KPK
Korupsi Imigrasi Guncang Imipas Mencederai Reformasi, 8 Pejabat Jadi Tersangka KPK
JAKARTA, 4 JUNI 2026 – Institusi Imigrasi Indonesia menghadapi ujian serius setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan pejabat dan aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) ini tidak hanya menyeret nama pejabat tinggi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan integritas birokrasi pada salah satu lembaga strategis negara.
Kasus tersebut menjadi perhatian nasional karena menyangkut layanan keimigrasian yang selama ini menjadi pintu masuk investasi, tenaga kerja asing, wisatawan, dan berbagai aktivitas internasional lainnya di Indonesia.
KPK menetapkan delapan tersangka setelah menemukan kecukupan alat bukti dalam perkara dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA yang berlangsung dalam rentang 2022 hingga 2026.
Adapun para tersangka yang diumumkan KPK adalah:
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2026 yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025.
Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang kemudian menjabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat.
Kasubdit Alih Status Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
Pejabat pada Direktorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.
Ketua Tim Alih Status ITAS pada Direktorat Izin Tinggal.
Staf pada Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi.
Seluruh tersangka langsung ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan setelah dilakukan gelar perkara dan penetapan status hukum.
Berdasarkan penjelasan KPK, perkara ini berkaitan dengan pengurusan dokumen keimigrasian berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing. Para tersangka diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dalam proses pelayanan tersebut.
KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan oleh penyelenggara negara, serta Pasal 12B mengenai penerimaan gratifikasi.
Dalam pengungkapan kasus ini, KPK juga menemukan dugaan aliran dana bernilai sangat besar. Berdasarkan laporan transaksi keuangan yang ditelusuri bersama PPATK, ditemukan perputaran dana mencapai sekitar Rp366,7 miliar. Penyidik juga menyita uang dalam berbagai mata uang asing, logam mulia, kendaraan roda empat, sepeda motor, dan aset lainnya.
KPK bahkan mengungkap adanya penggunaan kode-kode tertentu dalam distribusi uang hasil dugaan korupsi untuk menyamarkan penerima dana.
Bagi warga negara asing, investor, maupun pelaku usaha internasional, kantor imigrasi merupakan institusi pertama yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka di Indonesia.
Karena itu, ketika dugaan korupsi terjadi dalam layanan keimigrasian, dampaknya tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga reputasi birokrasi Indonesia di mata dunia.
Salah satu faktor yang selalu diperhatikan investor asing adalah kepastian hukum dan transparansi layanan publik.
Apabila terdapat dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi persepsi terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.
Dalam pandangan penulis, kasus ini tidak cukup dipahami sebagai persoalan delapan tersangka semata.
Fakta bahwa tersangka berasal dari berbagai level jabatan, mulai dari staf, ketua tim, kepala kantor imigrasi, direktur, pelaksana tugas dirjen, hingga wakil menteri menunjukkan dugaan praktik yang terjadi melibatkan rantai birokrasi yang cukup panjang.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya siapa yang terlibat, tetapi bagaimana mekanisme pengawasan internal bisa gagal mendeteksi praktik tersebut selama bertahun-tahun.
Jika melihat berbagai kasus korupsi besar yang pernah terungkap di Indonesia, terdapat pola yang hampir sama.
Korupsi sering muncul pada sektor yang memiliki tiga unsur sekaligus:
Sektor perpajakan, kepabeanan, perizinan, pertanahan, hingga keimigrasian memiliki karakteristik yang hampir serupa.
Karena itu, penindakan terhadap pelaku harus diikuti pembenahan sistem agar kasus serupa tidak terus berulang dengan aktor yang berbeda.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi tidak dapat hanya diukur dari digitalisasi layanan atau penyederhanaan prosedur.
Integritas aparatur, audit internal yang kuat, sistem pelaporan pelanggaran yang efektif, dan pengawasan berlapis tetap menjadi fondasi utama dalam pencegahan korupsi.
Tanpa penguatan aspek tersebut, modernisasi pelayanan publik berisiko hanya menjadi perubahan administratif tanpa menyentuh akar persoalan.
Kasus korupsi yang mengguncang institusi imigrasi ini pada akhirnya bermuara pada satu persoalan utama, yakni kepercayaan publik.
Masyarakat menunggu apakah proses hukum mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan menjelaskan secara transparan bagaimana praktik tersebut berlangsung.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan pelayanan keimigrasian tetap berjalan profesional serta menjaga citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi salah satu peristiwa hukum paling penting tahun 2026. Penetapan delapan tersangka, termasuk pejabat tingkat tinggi, menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat terjadi pada institusi yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik.
Bagi publik, perkara ini bukan sekadar soal penangkapan pejabat. Kasus ini menjadi ujian nyata apakah pemberantasan korupsi mampu mendorong perubahan sistemik sehingga pelayanan keimigrasian menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan di masa mendatang.
Sumber Berita:
Media Network | Kamis, 4 Juni 2026 - 12:22 WIB
MITRA MEDIA : Tersangka Korupsi BGN, Ujian Besar Transparansi Program MBG
Tersangka Korupsi BGN, Ujian Besar Bangsa Indonesia
JAKARTA, 4 JUNI 2026 – Penetapan sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu peristiwa hukum terbesar tahun ini.
Kasus tersebut tidak hanya menyita perhatian publik karena nilai anggaran yang sangat besar, tetapi juga karena menyangkut program strategis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025-2026. Ketiganya langsung ditahan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dianggap cukup dalam proses penyidikan.
Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terkait tata kelola program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program, termasuk pengadaan sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat. Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain motor listrik, televisi, tablet, hingga sepatu dalam jumlah besar.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.
Tiga tersangka yang telah diumumkan Kejaksaan Agung yaitu:
Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.
Program MBG bukan sekadar program bantuan biasa. Program tersebut merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang memiliki cakupan nasional dengan target puluhan juta penerima manfaat.
Besarnya anggaran membuat publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap akuntabilitas pengelolaannya. Karena itu, ketika dugaan korupsi muncul di dalam program tersebut, perhatian masyarakat langsung tertuju pada mekanisme pengawasan dan penggunaan anggaran negara.
Selain itu, kasus ini menyangkut isu yang sangat sensitif, yaitu pemenuhan gizi anak, pelajar, ibu hamil, dan kelompok masyarakat rentan lainnya yang menjadi sasaran utama program MBG.
Dalam pandangan penulis, perkara ini memiliki karakteristik berbeda dibanding sejumlah kasus korupsi lainnya yang pernah mencuat.
Jika korupsi infrastruktur biasanya berkaitan dengan proyek jalan, gedung, atau fasilitas fisik, maka dugaan korupsi MBG menyentuh langsung program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi generasi muda.
Karena itu, reaksi publik cenderung lebih kuat. Masyarakat tidak hanya mempertanyakan siapa pelaku dan berapa kerugian negara, tetapi juga mempertanyakan apakah manfaat program benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Ada beberapa alasan mengapa kata kunci “tersangka korupsi BGN” diperkirakan akan terus dicari masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
Pertama, kasus ini melibatkan pejabat tinggi yang sebelumnya memegang kendali atas program nasional bernilai besar.
Kedua, penyidikan masih berpotensi berkembang sehingga publik akan terus mengikuti kemungkinan adanya tersangka baru, aliran dana, maupun temuan tambahan dari penyidik.
Ketiga, masyarakat ingin mengetahui apakah Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan normal setelah kasus hukum tersebut mencuat.
Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan sistem pengawasan.
Kepercayaan publik merupakan modal penting dalam setiap kebijakan pemerintah. Ketika muncul dugaan penyimpangan, transparansi penegakan hukum menjadi faktor utama untuk menjaga kepercayaan tersebut.
Oleh karena itu, proses hukum yang terbuka dan akuntabel menjadi kebutuhan penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan program MBG.
Hingga saat ini pemerintah menegaskan komitmen untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis meskipun penyidikan kasus dugaan korupsi terus berjalan.
Pergantian pimpinan di lingkungan BGN juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap berlangsung dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Bagi masyarakat, hal yang paling penting bukan hanya proses penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat, tetapi juga jaminan bahwa manfaat program tetap diterima oleh anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok sasaran lainnya.
Kasus dugaan korupsi BGN memberikan pelajaran bahwa pengawasan terhadap program strategis nasional harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan.
Besarnya anggaran tanpa sistem pengawasan yang kuat berpotensi membuka ruang penyimpangan. Sebaliknya, transparansi, audit yang ketat, serta partisipasi publik dapat menjadi benteng untuk mencegah praktik korupsi.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, publik kini menunggu bagaimana Kejaksaan Agung mengungkap seluruh konstruksi perkara dan memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penulis : Fahria Alfiano
Media Network | Kamis, 4 Juni 2026 - 02:54 WIB
MITRA MEDIA : Pelaku Pencurian Laptop Berhasil Diamankan, Respons Cepat Polsek Tarogong Kidul Apresiasi Peran Aktif Warga
Diterbitkan oleh: Abah Rohman | Tanggal: 04 Juni 2026
Garut – Respons cepat jajaran Polsek Tarogong Kidul bersama peran aktif masyarakat berhasil mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana… Artikel berita ini pertama kali dipublikasikan di sumber resmi Warta Bela Negara – WBN dengan judul Pelaku Pencurian Laptop Berhasil Diamankan, Respons Cepat Polsek Tarogong Kidul Apresiasi Peran Aktif Warga. Silakan kunjungi tautan asli untuk membaca artikel selengkapnya.
| PERINGATAN HUKUM: Konten ini dapat disebarluaskan secara exclusif melalui jaringan Kerja Sama Mitra Network / Sindikasi Resmi WARTA BELA NEGARA – WBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Hak Cipta, pihak luar di luar jaringan kemitraan resmi DILARANG KERAS menyalin, mempublikasikan ulang, memodifikasi, atau menyebarluaskan artikel ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari pihak redaksi. |
Baca selengkapnya di: https://wartabelanegara.com/pelaku-pencurian-laptop-berhasil-diamankan-respons-cepat-polsek-tarogong-kidul-apresiasi-peran-aktif-warga/
Artikel Pertama kali di : Warta Bela Negara – WBN oleh : Abah Rohman
Media Network | Kamis, 4 Juni 2026 - 02:49 WIB
MITRA MEDIA : Kapolres Garut Pimpin Sertijab Kasat Reskrim, Perkuat Kinerja Penegakan Hukum dan Pelayanan Masyarakat
Diterbitkan oleh: Abah Rohman | Tanggal: 04 Juni 2026
Garut – Polres Garut menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang berlangsung di… Artikel berita ini pertama kali dipublikasikan di sumber resmi Warta Bela Negara – WBN dengan judul Kapolres Garut Pimpin Sertijab Kasat Reskrim, Perkuat Kinerja Penegakan Hukum dan Pelayanan Masyarakat. Silakan kunjungi tautan asli untuk membaca artikel selengkapnya.
| PERINGATAN HUKUM: Konten ini dapat disebarluaskan secara exclusif melalui jaringan Kerja Sama Mitra Network / Sindikasi Resmi WARTA BELA NEGARA – WBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Hak Cipta, pihak luar di luar jaringan kemitraan resmi DILARANG KERAS menyalin, mempublikasikan ulang, memodifikasi, atau menyebarluaskan artikel ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari pihak redaksi. |
Baca selengkapnya di: https://wartabelanegara.com/kapolres-garut-pimpin-sertijab-kasat-reskrim-perkuat-kinerja-penegakan-hukum-dan-pelayanan-masyarakat/
Artikel Pertama kali di : Warta Bela Negara – WBN oleh : Abah Rohman
Media Network | Kamis, 4 Juni 2026 - 02:41 WIB
MITRA MEDIA : Koramil 1408-12/Tamalanrea Tanam Pohon: Langkah Nyata Cegah Banjir & Hijaukan Lingkungan
Koramil 1408-12/Tamalanrea Tanam Pohon: Langkah Nyata Cegah Banjir & Hijaukan Lingkungan
Diterbitkan oleh: Dewi Wati | Tanggal: 04 Juni 2026
Koramil 1408-12/Tamalanrea Tanam Pohon: Langkah Nyata Cegah Banjir & Hijaukan Lingkungan Makassar, 4 Juni 2026 – Semangat kemanunggalan… Artikel berita ini pertama kali dipublikasikan di sumber resmi Warta Bela Negara – WBN dengan judul Koramil 1408-12/Tamalanrea Tanam Pohon: Langkah Nyata Cegah Banjir & Hijaukan Lingkungan. Silakan kunjungi tautan asli untuk membaca artikel selengkapnya.
| PERINGATAN HUKUM: Konten ini dapat disebarluaskan secara exclusif melalui jaringan Kerja Sama Mitra Network / Sindikasi Resmi WARTA BELA NEGARA – WBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Hak Cipta, pihak luar di luar jaringan kemitraan resmi DILARANG KERAS menyalin, mempublikasikan ulang, memodifikasi, atau menyebarluaskan artikel ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari pihak redaksi. |
Baca selengkapnya di: https://wartabelanegara.com/koramil-1408-12-tamalanrea-tanam-pohon-langkah-nyata-cegah-banjir-hijaukan-lingkungan/
Artikel Pertama kali di : Warta Bela Negara – WBN oleh : Dewi Wati
Media Network | Kamis, 4 Juni 2026 - 01:55 WIB
MITRA MEDIA : 20 SDN di Kecamatan Kersamanah Sukses Gelar PSAT
20 SDN di Kecamatan Kersamanah Sukses Gelar PSAT
Diterbitkan oleh: Abah Rohman | Tanggal: 04 Juni 2026
Garut, 4 Juni 2026 – Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) di 20 Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada… Artikel berita ini pertama kali dipublikasikan di sumber resmi Warta Bela Negara – WBN dengan judul 20 SDN di Kecamatan Kersamanah Sukses Gelar PSAT. Silakan kunjungi tautan asli untuk membaca artikel selengkapnya.
| PERINGATAN HUKUM: Konten ini dapat disebarluaskan secara exclusif melalui jaringan Kerja Sama Mitra Network / Sindikasi Resmi WARTA BELA NEGARA – WBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Hak Cipta, pihak luar di luar jaringan kemitraan resmi DILARANG KERAS menyalin, mempublikasikan ulang, memodifikasi, atau menyebarluaskan artikel ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari pihak redaksi. |
Baca selengkapnya di: https://wartabelanegara.com/20-sdn-di-kecamatan-kersamanah-sukses-gelar-psat/
Artikel Pertama kali di : Warta Bela Negara – WBN oleh : Abah Rohman
Media Network | Rabu, 3 Juni 2026 - 14:54 WIB
MITRA MEDIA : Aksi Nekat Massa Papua Dalam Insiden Penarikan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dari Pihak PT. Fideral International Finance (FIF) di Kota Makassar
Diterbitkan oleh: Dewi Wati | Tanggal: 03 Juni 2026
Aksi Nekat Massa Papua Dalam Insiden Penarikan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dari Pihak PT. Fideral International Finance (FIF)… Artikel berita ini pertama kali dipublikasikan di sumber resmi Warta Bela Negara – WBN dengan judul Aksi Nekat Massa Papua Dalam Insiden Penarikan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dari Pihak PT. Fideral International Finance (FIF) di Kota Makassar. Silakan kunjungi tautan asli untuk membaca artikel selengkapnya.
| PERINGATAN HUKUM: Konten ini dapat disebarluaskan secara exclusif melalui jaringan Kerja Sama Mitra Network / Sindikasi Resmi WARTA BELA NEGARA – WBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Hak Cipta, pihak luar di luar jaringan kemitraan resmi DILARANG KERAS menyalin, mempublikasikan ulang, memodifikasi, atau menyebarluaskan artikel ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari pihak redaksi. |
Baca selengkapnya di: https://wartabelanegara.com/aksi-nekat-massa-papua-dalam-insiden-penarikan-kendaraan-bermotor-roda-2-dua-dari-pihak-pt-fideral-international-finance-fif-di-kota-makassar/
Artikel Pertama kali di : Warta Bela Negara – WBN oleh : Dewi Wati
April 22, 2026 | 10:25 am WIB
news.danakirtimedia.co.id
Pengelola Redaksi: PT DANAKIRTI MEDIA NEWS
Penerbit & Manajemen Bisnis: PT DANAKIRTI MEDIA GROUPS
NIB: 2801220007313 | NPWP: 63.108.079.3-002.000
KBLI Utama: 58130 | No. Sertifikat: 28012200073130001
Seluruh kegiatan jurnalistik news.danakirtimedia.co.id berada di bawah naungan badan hukum resmi patuh Sesuai UU Pers No. 40/1999.
