JAKARTA, 24 April 2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Mahkamah Agung (MA) menandatangani kerja sama strategis untuk memperkuat pendidikan antikorupsi bagi hakim dan panitera, sebagai langkah meningkatkan integritas aparatur peradilan serta mencegah praktik korupsi di lingkungan lembaga peradilan.
KPK dan MA Perkuat Pendidikan Antikorupsi
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, Syamsul Arief, di Gedung MA, Jakarta Pusat.
Baca juga: Korupsi PBJ Masih Tinggi, KPK Ungkap Modus Ijon Proyek
“KPK mengawali komitmen bersama Mahkamah Agung, khususnya para hakim dan panitera, melalui pendidikan dan pelatihan antikorupsi,” ujar Wawan.
Simak juga: KPK Serahkan Aset Rampasan Rp3,52 Miliar ke Lemhannas
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi berbasis penguatan sumber daya manusia (SDM) di sektor peradilan.
Baca juga: KPK Selidiki 11 Kepala Daerah, Biaya Politik Disorot
Penguatan Integritas Dimulai dari Hulu
Wawan menegaskan bahwa masih ditemukannya praktik korupsi menunjukkan pentingnya penguatan integritas sejak awal.
Menurutnya, sistem peradilan tidak cukup diperkuat melalui penindakan semata, tetapi juga harus dibangun dari fondasi moral dan integritas aparat penegak hukum.
“Penguatan sistem peradilan tidak cukup hanya melalui penindakan, tapi harus dibangun dari fondasi integritas para penegak hukum,” tegasnya.
Ruang Lingkup Kerja Sama Antikorupsi
Kerja sama KPK dan MA mencakup berbagai program strategis dalam pengembangan kapasitas aparatur peradilan.
Program Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi
Beberapa program yang akan dijalankan meliputi:
- Pendidikan dan pelatihan antikorupsi
- Bimbingan teknis dan sosialisasi
- Kampanye antikorupsi
- Dukungan tenaga ahli dan sumber daya lainnya
- Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membangun integritas aparat peradilan secara menyeluruh.
Pendekatan Studi Kasus Nyata
KPK akan menerapkan metode pembelajaran berbasis studi kasus agar lebih relevan dengan kondisi di lapangan.
Materi yang diberikan mencakup:
- Gratifikasi
- Konflik kepentingan
- Dilema integritas dalam pengambilan keputusan
- Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis dan etika profesi para hakim.
Data KPK: Risiko Korupsi Masih Ada
Berdasarkan catatan KPK, sepanjang 2004 hingga 2025 terdapat 1.951 perkara yang ditangani berdasarkan profesi, dengan 31 kasus melibatkan hakim.
Data ini menunjukkan bahwa risiko penyimpangan masih terbuka jika integritas tidak dijaga secara konsisten.
Wawan menekankan bahwa integritas tidak hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga keselarasan antara pikiran, sikap, dan tindakan yang dilandasi nilai kejujuran serta tanggung jawab.
Program Diklat Digelar di Sejumlah Daerah
Pada tahap awal, pendidikan antikorupsi akan digelar di beberapa wilayah, antara lain Bogor, Pekanbaru, Surabaya, Kalimantan Selatan, dan Makassar.
Sasar 200 Calon Hakim
Sekitar 200 calon hakim dari seluruh Indonesia akan mengikuti program ini.
Selama dua hari, peserta akan mendapatkan materi terkait:
- Antikorupsi
- Akuntabilitas
- Transparansi penanganan perkara
MA Integrasikan Materi Antikorupsi
Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA, Syamsul Arief, menyambut baik kerja sama ini.
Ia menyatakan bahwa materi antikorupsi akan terintegrasi secara lebih komprehensif dalam setiap program pendidikan di Mahkamah Agung.
“Materi antikorupsi kini akan terintegrasi lebih komprehensif dalam setiap program diklat Mahkamah Agung,” ujarnya.
Perkuat Kualitas Aparatur Peradilan
Menurut Syamsul, sinergi dengan KPK akan melengkapi upaya MA dalam memperkuat integritas aparatur peradilan.
Program ini juga dinilai penting untuk mencegah praktik transaksional dan potensi judicial corruption di masa depan.
Komitmen Bersama Jaga Marwah Hukum
Penandatanganan kerja sama ini turut disaksikan pimpinan KPK dan MA, termasuk Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Ketua MA Sunarto.
Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan aparatur peradilan yang profesional, akuntabel, serta berintegritas tinggi dalam menjaga marwah hukum di Indonesia.
Sumber Berita:
KPK,
Baca juga: Menaker Tekankan Pelatihan Vokasi agar Lulusan Siap Masuk Dunia Kerja
Penulis : Fahria
Editor : Alfiano
